Advokasi

Teori Advokasi

Definisi-Definisi Advokasi

“Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan public yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.” (Socorro Reyes, Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for Legislative Development, 1997).

“Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi (Margaret Schuler, Human Rights Manual)

“Advokasi adalah aksi kolektif yang terencana untuk mengubah iklim politik yang melibatkan semua pengemban kepentingan (stakeholder), yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan problem-problem spesifik melalui kebijakan publik.” (Laporan Akhir tentang Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour, March 1-12,1999,The Philippines, The Center for Legislative Development)

“Advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus harus memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan; bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan.” (Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Washington D.C.: The Asia Foundation, 2002).

“Advokasi adalah aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut. (Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003)

Tujuan Advokasi

Tujuan Umum

Diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha.

Tujuan Khusus

1.      Adanya pemahaman atau pengenalan atau kesadaran.

2.      Adanya ketertarikan atau peminatan atau tanpa penolakan.

3.      Adanya kemauan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan.

4.      Adanya tindakan/perbuatan/kegiatan nyata (yang diperlukan).

5.      Adanya kelanjutan kegiatan (kesinambungan kegiatan)

Prinsip-prinsip Advokasi

 

Realistis
Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesilik, jelas, dan terukur (measurable). Karena manusia tidak mungkin melakukan segala hal, maka tersebut harus diseleksi dan dibuat skala prioritas untuk memutuskan pilihan. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai (achievable) dalam kurang waktu tertentu (time-bound). Jangan buang energi dan waktu dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagas kemenangan-kemanangan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi. Kegagalan yang terus-menerus bisa berujung pada frustasi dan ketidakpercayaan masyarakat.

Sistematis
Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. If we fail to plan, we plan to jail, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Kemas informasi semenarik mungkin. Libatkan media secara efektif. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, memengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan. Satu contoh yang patut di tiru adalah kabupaten Lumajang yang mendapatkan penghargaan dalam bidang inovasi kesehatan 2008 oleh Jawa Pos dalam otonomi daerah. Di Lumajang, hampir setiap gapura, tembok pinggir jalan, gang besar dan gang kecil dari kabupaten sampai ke pelosok dapat dijumpai tulisan GERBANGMAS yang merupakan singkatan dari Gerakan Pembangunan Masyarakat. Tulisan tersebut telah mampu menguhah opini publik masyarakat Lumajang bahwa “Masyarakat Lumajang sehat, maka Lumajang kuat”. Sehingga tak salah jika berbagai kegiatan kesehatan yang berbasiskan masyarakat menjadi hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Di sinilah arti potting kebijakan yang terencana dalam mengubah hajat hidup orang banyak.

Taktis
Ingat, advokasi tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Perawat kesehatan komunitas harus membangun koalisi, aliansi, atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (trust). Sekutu terdiri atas sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkar inti, yakni kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali nama seluruh kegiatan advokasi (Topatimasang dkk, 2000). Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung, namun tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung. Lingkar inti biasanya disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi dan ideologis. Salah satu contoh dari sekutu dekat perawat adalah organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ataupun Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI). Organisasi lingkar inti bisa dibagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya.

- Divisi kerja garis depan (frontline unit) yang melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan menggalang sekutu.

- Divisi kerja pendukung (supporting unit) yang menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data, dan akses.
- Divisi kerja basis (ground atau underground work unit) yang merupakan dapur gerakan advokasi: membangun basis massa, pendidikan politik kader, dan memobilisasi aksi.

Strategis
Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan (power) dengan berbagai tipenya. Adalah penting untuk mempelajari diri sendiri dan lembaga beserta anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mentengaruhi dan membuat seseorang berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan, tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan yang kita miliki.Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan, dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Yang terpenting adalah dapat memetakan dan mengidentifikasi kekuatan diri sendiri maupun kekuatan lawan atau pihak oposisi secara strategis. Kesalahan dalam mengukur kekuatan lawan atau meremehkan, dapat berakibat fatal. Salah satu hal yang pernah dilakukan mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), adalah salah mengukur kekuatan lawan, sehingga Gus Dur berhasil dilengserkan dalam Sidang Istimewa MPR.

Berani
Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa. Tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu pula menjadi penakut. Trust your hopes, not fear. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama. Pragmatis tanpa harus menjadi oportunis.Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kebijakan publik dan advokasi, diharapkan perawat kesehatan komunitas selalu menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan masyarakat di bidang kesehatan. Keterbatasan dan ketidakmampuan mengakses sumber-sumber kesehatan, lemahnya kaum marginal, serta kesehatan masyarakat umum yang masih terabaikan merupakan tantangan tersendiri bagi perawat kesehatan komunitas untuk selalu menjadi seorang perencana dan advokat.

Tehnik Advokasi

-Pertama, bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. Maksudnya kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu UU, Perda atau produk hukum lainnya.

-Kedua, kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana dari masalah dan kebijakan yang akan diubah.

-Ketiga, realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan public. Oleh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu harus dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan atau yang lainnya.

-Keempat, batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam melakukan tahap-tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai.

-Kelima, dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi.

Keenam, analisa ancaman dan peluang.